Media Coverage


Transformasi Israk, dari Ibu Rumah Tangga Menjadi Petani Pengusaha

Transformasi Israk, dari Ibu Rumah Tangga Menjadi Petani Pengusaha

Melalui usaha pembibitan tanaman perkebunan, Israk petani pembibit dari Desa Kaluloe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan bisa memperoleh penghasilan tambahan untuk keluarganya. Beragam tanaman yang dibibit antara lain talas, kakao, cengkeh, merica dan beragaman tanaman perkebunan lainnya di Desa Kaluloe, Bantaeng, , Sulawesi Selatan. Selama empat tahun terakhir ini, Israk mendapatkan pendampingan dari program Agfor Sulawesi. Program ini dimulai pada tahun 2011 oleh The World Agroforestry Centre (ICRAF) dengan dukungan dari Pemerintah Kanada bermitra dengan pemerintah daerah, CIFOR, Winrock International, LSM Balang, OWT, LSM Komunitas Teras, Universitas Hasanuddin, Japesda dan BaKTI.


Kementerian Kehutanan raup PNBP Rp 4,1 triliun

Kementerian Kehutanan raup PNBP Rp 4,1 triliun

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah meraih Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar 4,1 triliun per November. Bila dihitung nilai tersebut mencapai sekitar 97% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 4,188 triliun. Herry Purnomo Peneliti Center for International Forestry Research (CIFOR) mengaku peningkatan PNBP ini sudah sewajarnya terjadi karena saat ini kinerja KLHK lebih baik apalagi dibidang penegakan hukum.


Plantations seen behind more than half Malaysian Borneo deforestation

Plantations seen behind more than half Malaysian Borneo deforestation

Palm oil and pulp wood companies are responsible for more than half of the rapid deforestation in the Malaysian part of Borneo island, an environmental scientist said in an interview. David Gaveau, of the Indonesia-based Center for International Forestry Research (CIFOR), and his group are likely to compound criticism of the palm oil industry in particular, which has faced condemnation for its land-clearing by burning and resulting smoke across Southeast Asia every year. Malaysia and neighboring Indonesia are the world’s top two producers of palm oil. Malaysia lost 4.2 million hectares, up to 60 percent of the cleared land was rapidly converted to plantations.But in Kalimantan, on the Indonesian side of Borneo, only about 16 percent of cleared land was rapidly turned into plantations, he said. But plantations on the Malaysian side have always expanded into forested areas and this has been constant over the past forty years.However, he said, Indonesian palm oil plantations were rapidly catching up with Malaysia, clearing swathes of Borneo forest from 2005, following a palm-oil market boom.

 

This article is also published under the same title on Malaymail Online, Oman Tribune, Philly.com, Jakarta Globe, and many more.


UN hails Indonesia’s initiative to save peatlands

UN hails Indonesia’s initiative to save peatlands

United Nations Environment Programme chief Erik Solheim has hailed Indonesia’s efforts to become a leader in environmental sustainability, especially conserving peatlands, on his first official visit to the country. In Jakarta, Solheim signed a memorandum of understanding with the Centre for International Forestry Research that will foster joint action on preserving tropical landscapes.

This article is also published under the same title on NewsHunt, Paris Guardian, Miami Indian, New York Indian, and many more.


Perlu Alternatif Pembukaan Lahan tanpa Bakar

Perlu Alternatif Pembukaan Lahan tanpa Bakar

Perlindungan ekosistem gambut lewat Peraturan Pemerintah Nomor 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP Gambut) diapresiasi. Akan tetapi, pelarangan total untuk pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) yang juga disebutkan di dalam PP tersebut masih belum menemukan jalan keluar. Menurut Herry Purnomo, peneliti Center for International Forestry Research (CIFOR), tantangannya adalah belum adanya alternatif bagi masyarakat yang biasa melakukan pembukaan lahan untuk pertanian dengan membakar, terutama dengan mengaplikasikan kearifan lokal yang dimiliki beberapa daerah. Menurutnya penyediaan traktor untuk PLTB dapat dijadikan alternatif. Akan tetapi, traktor ukuran kecil dalam skala besar diperlukan untuk membuka lahan gambut. Jika besar, traktor tersebut berpotensi tenggelam. Oleh karena itu, daerah harus menyediakan dana khusus untuk membantu masyarakat melakukan PLTB. Menurutnya alokasi dana dari pemda dapat dimasukkan ke peraturan daerah khusus. Oleh karena itu, perlu perhitungan rinci terkait hal tersebut.

 


Kaltim Kembangkan Perkebunan Pada Kawasan Terdegradasi

Kaltim Kembangkan Perkebunan Pada Kawasan Terdegradasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mengembangkan komoditas perkebunan, terutama lima komoditas unggulan khususnya kelapa sawit pada kawasan lahan terdegradasi. Upaya Kaltim dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawit, mendapat hambatan dari negara lain dengan isu kampanye hitam terhadap kegiatan perkebunan sawit. Karenanya pemerintah, terus berupaya menangkal isu-isu negatif dengan melakukan kegiatan perkebunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Topik sawit tersebut diangkat dalam diskusi publik dalam rangka Hari Perkebunan ke-59 itu, digelar oleh Dinas Perkebunan Kaltim dengan bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (Center for International Forestry Research/CIFOR) dan The Nature Conservancy (TNC).


Pahit Manis Industri Gula

Pahit Manis Industri Gula

Dibukanya Terusan Suez pada abad ke-18 mengubah drastis struktur ekonomi negara bangsa penjajah. Biaya transportasi Eropa—Asia menurun drastis. Belanda yang saat itu lebih terkenal dengan sebutan Hindia Belanda, menyasar Pulau Jawa untuk berinvestasi, termasuk pabrik gula. Berdasarkan data yang dihimpun Tim Percepatan Investasi Pertanian Kementan, industri gula rafinasi dan investor pabrik gula baru membutuhkan sedikitnya 350.000 ha lahan untuk pembangunan kebun. Angka itu sedikit di bawah luas lahan tebu saat ini yang sekitar 445.000 ha. Soal lahan misalnya, saat lahan dibutuhkan, statusnya tumpang tindih. Di saat yang sama, data Center for International Forestry Research (CIFOR) menunjukkan sedikitnya 8 juta ha dari izin 11 juta HTI berada dalam keadaan tidak digunakan (terlantar).

 

This article is also published on KalimantanBisnis.com under the same title


Standar Sawit Hijau Indonesia akan Ikuti Aturan Gambut

Standar Sawit Hijau Indonesia akan Ikuti Aturan Gambut

Pemerintah sedang menggodok perbaikan standar sawit hijau Indonesia atau Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Salah satu acuan ISPO selama ini soal tinggi muka air 0,6-0,8 meter sesuai aturan menteri pertanian. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, itu menyebutkan, tinggi muka air gambut 0,4 meter. Herry Purnomo, peneliti Center for International Forestry Research (Cifor) mengatakan bahwa secara garis besar, PP baru ini bagus melindungi gambut dari pembakaran. Namun, aturan itu perlu membangun kapasitas buat petani atau pekebun, terutama dalam penyiapan lahan tanpa bakar. Penyiapan lahan tanpa bakar, memerlukan dana berlipat-lipat dari biasa. Dia menyadari, implementasi PP ini tidaklah mudah. Untuk itu, katanya, selayaknya, implementasi aturan ini berbasis pendekatan lansekap (landscape approach) hingga konservasi hutan atau gambut dan pengembangan pertanian ataupun perkebunan sawit bisa saling mendukung.



Top