Kedaulatan Hijau dalam Konteks Kelola Hutan Rakyat

Kebijakan pengelolaan kehutanan di Indonesia tidak bisa lepas dari arah dan rencana pembangunan yang dicanangkan pemerintah dan kondisi perekonomian negara.

Secara umum, periodesasi pengelolaan hutan dapat dibagi kedalam empat periode. Pertama, 1950–75: Kebijakan untuk perluasan areal pertanian ke wilayah hutan, yang menyebabkan bencana alam seperti banjir, terutama di pulau Jawa. Kedua, 1975–90: Kebijakan untuk menerbitkan ijin hak pengusahaan hutan. Ketiga, 1990–1997: Pemerintah mulai memberi perhatian pada pengelolaan hutan di luar kawasan hutan. Keempat, 1997–sekarang: Era Reformasi dengan perubahan politik yang cukup signifikan setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru (CIFOR, 2008).

Dalam kurun waktu tersebut, luasan hutan mengalami penurunan dari 147 juta ha (pada sekitar 1978-1999), menjadi 134 juta hektar (1999-2009) dan menjadi 126 juta hektar (2009 hingga sekarang).