SUATU saat, republik ini memiliki Departemen Kehutanan tetapi tidak memiliki hutan. Kementerian ini lalu hanya mengurusi kawasan hutan yang sudah tidak memiliki tegakan, alias tidak berpohon. Peristiwa aneh bin ajaib ini akan terjadi apabila bangsa ini tidak mampu menghentikan laju kerusakan hutan yang menurut Badan Planologi Departemen Kehutanan sudah mencapai 3,8 juta hektar per tahun. Padahal, kawasan hutan berdasarkan hasil padu serasi tata guna hutan kesepakatan-rencana tata ruang wilayah provinsi (TGHK-RTRWP) tahun 1999 luasnya sekitar 120.353.104 hektar, dan 101,79 juta hektar di antaranya dinyatakan rusak.