Oleh Sigit Rahardjo S.Hut, M.Si
AWALNYA untuk mengantisipasi mandeknya industri perkayuan pemerintah pusat mengizinkan dan membuka peluang bagi pemerintah daerah setempat yang memiliki potensi sumberdaya hutan (melalui mekanisme otonomi daerah yang sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2000); membuka peluang investasi pengusahaan hutan skala 100 Ha dengan perbantuan koperasi peran serta masyarakat (Kopermas) dan Koperasi Unit Desa (KUD) dengan pihak swasta.