Badan Reserse dan Kriminal Polri telah mengklaim Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Polda Riau terhadap 15 perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2015 sesuai prosedur. Pakar kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Herry Purnomo mengatakan bahwa menurut Undang-Undang Kehutanan Nomor 41/1999 dan Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Lingkungan, yang punya izinlah yang bertanggung jawab. Herry menegaskan, seharusnya perusahaan mengembalikan izinnya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bilamana merasa tak mampu mengamankan lahan konsesi. Sekalipun bila lahan itu diduduki warga sekitar. Sebab, dengan menerima izin dari KLHK, maka perusahaan wajib mampu mengantisipasi hal-hal yang mungkin akan terjadi, semisal pendudukan lahan dan khususnya kebakaran.
This article is also published under the same title on
Skanaa