Tuntutan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri agar pemerintah merevisi regulasi gambut dinilai sah guna menghindari dampak kerugian ekonomi dan sosial. Peneliti Center for International Forestry Research (CIFOR) Herry Purnomo memahami kecemasan pelaku usaha yang rencana bisnis mereka berpotensi terganggu dengan pemberlakuan regulasi gambut. Kontrak perusahaan dengan pembeli, misalnya, bakal menyusut karena lahan garapan berkurang. Dari sisi sosial, para karyawan yang menggantungkan hidup dari kegiatan usaha khawatir kehilangan pekerjaan. Keresahan serupa dirasakan pekebun kelapa sawit yang jumlahnya jutaan orang.