Menuju Paradigma Baru Kehutanan Indonesia

Banjarmasin Post – November 22, 2007
Opinion: Yurdi Yasmi

Selama tiga dekade Orde Baru, sektor kehutanan merupakan primadona dalam penggerak pembangunan bangsa. Sektor kehutanan memberikan kontribusi devisa yang cukup besar setelah migas. Atas nama pembangunan, sumberdaya hutan Indonesia yang kaya keanekaragaman hayati (biodiversity) itu pun dikuras habis-habisan.

Departemen Kehutanan menjadi anak emas Soeharto, dana reboisasi (DR) langsung masuk rekening Presiden. DR yang seharusnya ditujukan untuk rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis, dijadikan pendukung proyek ambisius Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). Masyarakat dan pihak menentang atau menghambat kegiatan HPH, bisa dipastikan akan dikejar dan dibui. Dengan slogan hutan milik negara, hak luhur masyarakat tradisional (traditonal rights) terhadap hutan diabaikan begitu saja. Begitulah kira-kira potret pembangunan kehutanan Indonesia di bawah Orde Baru.

Paradigma pembangunan yang sentralistik ini belum membuahkan hasil yang dikehendaki. Masyarakat desa di sekitar hutan yang jumlahnya tidak kurang dari 50 juta jiwa, masih tetap miskin. Miskin dari semua standar yang ada. Mereka tidak punya penghidupan layak, akses kesehatan terbatas, fasilitas pendidikan yang minim, infrastruktur desa tertinggal, anak kurang gizi. Mereka tidak memiliki jaminan masa tua, dst. Tidak salah kiranya kalau banyak ahli mengatakan, masyarakat desa hutan hidup dalam perangkap kemiskinan (poverty trap).

Ironisnya, Kongres Kehutanan Se-dunia pada 1978 diadakan di Jakarta bertema Forest for People. Dalam kongres itu seluruh pemimpin dunia bersepakat, pengelolaan hutan harus ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat terutama masyarakat miskin di sekitar hutan. Semangat Forest for People ini ikut pula mendorong berbagai negara di Asia dan negara lain untuk segera mengubah paradigma pengelolaan hutannya, dari penguasaan sentralistik oleh negara ke arah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Filipina mengembangkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Community Based Forest Managent), India mempromosikan pengelolaan hutan bersama (Joint Forest Management) dan Nepal membagikan lahan hutan ke masyarakat dalam program kehutanan masyarakat (Community Forest). Semuanya ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Hasil kajian CIFOR (Center for International Forestry Research) mengatakan, pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat membuka peluang untuk pengangkatan taraf hidup masyarakat. CIFOR melakukan penelitian tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat di lebih dari dua puluh negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Program penelitian yang dikenal dengan Adaptive Collaborative Management of Forests, dilakukan sejak enam tahun lalu. Dari hasil penelitian yang luas itu, CIFOR merekomendasikan perubahan paradigma pengelolaan hutan dari sentralistik menjadi berazaskan kerjasama antara pihak berkepentingan seperti pemerintah, masyarakat, pengusaha dan lembaga nonpemerintahan (stakeholder participation).

Dalam konteks kehutanan Indonesia di mana deklarasi Forest for People dikumandangkan 28 tahun lalu, sebenarnya peluang untuk pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat sangat terbuka. Perubahan iklim politik dari pemerintahan yang sentralistik (centralistic government) ke desentralisasi, merupakan gerbang utama yang seharusnya dimanfaatkan. Kekalahan selama tiga dekade di masa Orde Baru, seharusnya menjadi pelajaran berharga dalam menata kembali pembangunan kehutanan Indonesia ke depan.

Belajar dari pengalaman beberapa negara seperti diuraikan di atas, sudah saatnya pemerintah membuka lebar-lebar kemungkinan untuk mengelola hutan bersama masyarakat. Saat ini ada kesan, pemerintah berkeinginan untuk meresentralisasi pengelolaan hutan dengan alasan desentralisasi tidak berjalan dengan baik. Pemerintah pusat sering berkilah, pengelolaan hutan selama enam tahun di bawah pemerintah daerah hanya melahirkan raja kecil di daerah dan semakin rusaknya hutan. Namun yang perlu diperetgas adalah bukan resentralisasi yang dibutuhkan, tapi pengembangan tatakelola kehutanan yang baik (good governance).

Mengingat kembali semangat Forest for People, maka pengembangan kehutanan di era desentralisasi memerlukan beberapa prasyarat. Di antaranya:

  1. Membangun kelembagaan kehutanan yang kuat dan kredibel (strong and credible forestry institutions). Lembaga kehutanan mulai dari pusat sampai daerah perlu pembenahan dan perampingan, sehingga bisa melakukan fungsinya seefisien mungkin. Kelembagaan yang kuat dan kredibel, seharusnya mencerminkan kejelasan hak dan kewenangan antara pihak terkait dalam pengelolaan hutan.
  2. Penguatan dan penyempurnaan proses desentralisasi kehutanan. Kegagalan desentralisasi kehutanan selama ini disebabkan ketidakjelasan pelimpahan kekuasaan pusat ke daerah. Di sektor kehutanan terjadi kebingungan tentang batasan hak dan kewajiban. Koordinasi horizontal antara kabupaten tidak dijabarkan, apalagi koordinasi vertikal dengan provinsi dan Departmen Kehutanan. Oleh sebab itu, proses desentralisasi yang telah bergulir ini perlu peyempurnaan.
  3. Penyelarasan kebijakan sektor kehutanan. Kebingungan implementasi desentralisasi sektor kehutanan, salah satunya disebabkan berbagai kebijakan yang tumpang tindih dan kontradiktif. Oleh sebab itu, perlu dicari alternatif untuk penyelarasan kebijakan tersebut.
  4. Penerapan hukum. Desentralisasi pengelolaan kehutanan perlu ditopang dengan penegakan hukum yang baik. Tanpa adanya penegakan hukum maka kejahatan seperti illegal logging, pembakaran lahan, penyelundupan kayu dan lainnya sulit diberantas.
  5. Peran serta civil society. Dewasa ini tidak bisa dipungkiri lagi, civil society merupakan aset yang perlu dilibatkan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Peran serta mereka merupakan pendorong pengelolaan hutan yang berkeadilan.

e-mail: yurdi.yasmi@wur.nl

Top