Setiap Negara Didesak Hentikan Deforestasi

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto yang hadir mewakili Indonesia di Kongres Kehutanan Dunia Ke-15 menyampaikan, Indonesia terus melakukan sejumlah aksi korektif untuk mempertahankan kelestarian hutan.Aksi tersebut antara lain mengembangkan perhutanan sosial, penanaman hutan yang melibatkan pelaku usaha, serta penghentian izin baru di hutan primer dan gambut.

Hingga Januari 2022, program perhutanan sosial telah mencapai 4,9 juta hektar dan terbentuk 8.154 kelompok usaha yang sebagian besar mengelola kawasan hutan dengan pola agroforestri.Diproyeksikan pada 2024 areal perhutanan sosial dapat mencapai lebih dari 8 juta hektar dari total target seluas 12,7 juta hektar.

Terkait dengan upaya lainnya, kata Agus, setiap tahun pemerintah melakukan rehabilitasi hutan seluas 200.000 hektar. Upaya ini didukung dengan kegiatan rehabilitasi yang dilakukan pelaku usaha dengan luas mencapai 100.000hektar setiap tahun.

Selain itu, Indonesia juga telah menghentikan izin baru hutan primer dan lahan gambut sebagai upaya mempertahankan tutupan hutan tersisa. Di sisi lain, pemerintah telah memberlakukan moratorium pembukaan hutan untuk perluasan kebun sawit beserta evaluasinya. Dari evaluasi ini, sekitar 1 juta hektar areal yang bernilai konservasi tinggi di perkebunan sawit tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan.

Bantu pemulihan

Laporan SOFO ini diperbarui setiap dua tahun berdasarkan penelitian dan data kehutanan terbaru. Studi ini menyimpulkan bahwa pemulihan global berakar pada hutan.

Pepohonan dan hutan dapat membantu dunia pulih dari pandemi Covid-19 dan guncangan ekonomi terkait, selain memerangi perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati. Diperkirakan lebih dari setengah produk domestik bruto dunia, 84,4 triliun dollar AS (Rp 1,2 kuintiliun) pada tahun 2020, bergantung pada jasa ekosistem, termasuk yang disediakan hutan.

Laporan ini merinci tindakan yang telah lama dipromosikan oleh CIFOR-ICRAF, yaitu peta jalan keuangan yang direkomendasikan untuk pembuat kebijakan dan sektor swasta.

Laporan ini antara lain disusun beberapa ilmuwan dari Pusat Penelitian Kehutanan Internasional dan Agroforestri Dunia (CIFOR-ICRAF).

”Meskipun laporan terbaru ini tidak mengejutkan dalam hal penelitiannya, laporan ini merinci tindakan yang telah lama dipromosikan CIFOR-ICRAF, yaitu peta jalan keuangan yang direkomendasikan untuk pembuat kebijakan dan sektor swasta,” kata Robert Nasi, Direktur Pelaksana CIFOR-ICRAF, dalam siaran pers Rabu.