Keluar dari sarang singa, masuk ke mulut buaya?: Pelajaran dari mengembangkan kebijakan hutan adat di Bulukumba

Keluar dari sarang singa, masuk ke mulut buaya?: Pelajaran dari mengembangkan kebijakan hutan adat di Bulukumba

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/2012 telah membuka ruang bagi masyarakat adat untuk menuntut adanya pengakuan atas hak-hak mereka. Tanpa adanya kejelasan dalam kerangka kerja legal di tingkat nasional terkait dengan hak-hak masyarakat adat, kewenangan atas hutan adat, dan prosedur untuk memperoleh pengakuan, pemerintah daerah tetap dapat mengambil langkah strategis sebagai upaya pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak-hak mereka dalam wilayah pemerintah daerah. Inisiatif-inisiatif pembuatan kebijakan berbasiskan kolaborasi multi-pihak dapat membantu menciptakan kebijakan yang terpadu, lentur dan menyeluruh sehingga bisa memperkuat sistem pengelolaan yang adaptif, lintas kewenangan, dan kepentingan yang beragam.

Authors: Workman, T.; Fischer, M.; Mulyana, A.; Moeliono, M.; Yuliani, L.; Balang

Topic: agroforestry, tenure, decision making, community involvement, labour, legal rights

Geographic: Indonesia

Series: ICRAF Brief no. 57

Pages: 8p

Publisher: World Agroforestry Centre - ICRAF Southeast Asia Regional Office, Bogor, Indonesia

Publication Year: 2015


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


Export Citation

Related viewing

Top