Siapa yang memegang kekuasaan dalam tata guna lahan?: Dampaknya bagi REDD+ di Indonesia

Get the CIFOR publications update

CIFOR publishes over 400 publications every year on forests and climate change, landscape restoration, rights, forest policy, agroforestry and much more in multiple languages.

Siapa yang memegang kekuasaan dalam tata guna lahan?: Dampaknya bagi REDD+ di Indonesia

Siapa yang memegang kekuasaan dalam tata guna lahan?: Dampaknya bagi REDD+ di Indonesia

Pesan-pesan kunci

  • Di berbagai provinsi dan kabupaten, hukum dan kebijakan yang sama bisa jadi sangat berbeda penerapannya.
  • Peran serta para pengguna lahan adat dan masyarakat setempat masih bersifat ad hoc (tidak permanen/insidental) dan tetap diperlukan penguatan dalam penerapan aturan, hal ini dikarenakan kurang rincinya kebijakan-kebijakan pengaman yang telah ada.
  • Perkembangan berbagai hukum dan kebijakan pengaman (terutama dalam lingkup pembagian manfaat dari pendanaan karbon) harus didefinisikan dengan baik dan diselaraskan dengan proses desentralisasi/otonomi daerah.
  • Para aktor di tingkat sub-nasional kerap tidak memahami peran mereka dalam strategi REDD+ nasional dan bagaimana mereka nantinya terlibat dalam pengambilan keputusan.
  • REDD+ menghadapi tantangan karena tidak selarasnya kekuasaan pengambilan keputusan tata guna lahan dengan kekuasaan pengelolaan REDD+ yang dimiliki oleh lembaga-lembaga dan tingkatan pemerintahan yang berbeda-beda.

Authors: Myers, R.; Ardiansyah, F.

Topic: land use, REDD+, power law

Geographic: Indonesia

Series: CIFOR Infobrief no. 113

Publisher: Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia

Publication Year: 2015

DOI: 10.17528/cifor/005517


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Altmetric score:


Export Citation

Related viewing

Top