Siapa yang memegang kekuasaan dalam tata guna lahan?: Dampaknya bagi REDD+ di Indonesia

Pesan-pesan kunci

• Di berbagai provinsi dan kabupaten, hukum dan kebijakan yang sama bisa jadi sangat berbeda penerapannya.
• Peran serta para pengguna lahan adat dan masyarakat setempat masih bersifat ad hoc (tidak permanen/insidental) dan tetap diperlukan penguatan dalam penerapan aturan, hal ini dikarenakan kurang rincinya kebijakan-kebijakan pengaman yang telah ada.
• Perkembangan berbagai hukum dan kebijakan pengaman (terutama dalam lingkup pembagian manfaat dari pendanaan karbon) harus didefinisikan dengan baik dan diselaraskan dengan proses desentralisasi/otonomi daerah.
• Para aktor di tingkat sub-nasional kerap tidak memahami peran mereka dalam strategi REDD+ nasional dan bagaimana mereka nantinya terlibat dalam pengambilan keputusan.
• REDD+ menghadapi tantangan karena tidak selarasnya kekuasaan pengambilan keputusan tata guna lahan dengan kekuasaan pengelolaan REDD+ yang dimiliki oleh lembaga-lembaga dan tingkatan pemerintahan yang berbeda-beda.

Download:

DOI:

Altmetric score:

Dimensions Citation Count:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License