Pesan-pesan kunci
- Di berbagai provinsi dan kabupaten, hukum dan kebijakan yang sama bisa jadi sangat berbeda penerapannya.
- Peran serta para pengguna lahan adat dan masyarakat setempat masih bersifat ad hoc (tidak permanen/insidental) dan tetap diperlukan penguatan dalam penerapan aturan, hal ini dikarenakan kurang rincinya kebijakan-kebijakan pengaman yang telah ada.
- Perkembangan berbagai hukum dan kebijakan pengaman (terutama dalam lingkup pembagian manfaat dari pendanaan karbon) harus didefinisikan dengan baik dan diselaraskan dengan proses desentralisasi/otonomi daerah.
- Para aktor di tingkat sub-nasional kerap tidak memahami peran mereka dalam strategi REDD+ nasional dan bagaimana mereka nantinya terlibat dalam pengambilan keputusan.
- REDD+ menghadapi tantangan karena tidak selarasnya kekuasaan pengambilan keputusan tata guna lahan dengan kekuasaan pengelolaan REDD+ yang dimiliki oleh lembaga-lembaga dan tingkatan pemerintahan yang berbeda-beda.
Download:
Select file to download
DOI:
https://doi.org/10.17528/cifor/005517Altmetric score:
Dimensions Citation Count:
- Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD)
- Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)
Publisher
Center for International Forestry Research (CIFOR)
Publication year
2015
Authors
Geographic
Indonesia
Topic
Research was conducted by project
Funded by
Geographic
Indonesia
Project Leader
Christopher Martius
Bonn Hub Leader and Managing Director of CIFOR Germany