Kepastian hak-hak tenurial di Maluku, Indonesia: Menemukan jalan untuk aksi bersama

Kepastian hak-hak tenurial di Maluku, Indonesia: Menemukan jalan untuk aksi bersama

Pesan utama

  • Analisis Prospektif Partisipatoris (PPA) merupakan alat yang efektif dalam memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan, yaitu badan pemerintah, LSM, akademis, sektor swasta dan perwakilan masyarakat dalam analisis dan pemecahan masalah bersama. Analisis ini memungkinkan interaksi intensif antar pemangku kepentingan, dan membantu mengembangkan pemahaman bersama mengenai situasi terkini, merencanakan masa depan dan mulai membangun kesepakatan kolektif seputar pengelolaan sumber daya hutan.
  • Para ahli memandang kepastian tenurial secara multi dimensi. Lebih dari sekadar pelimpahan kumpulan hak, namun mencakup pembentukan kelembagaan dan proses yang diperlukan agar hak lokal bisa diterapkan dan terjamin. Bagi mereka, kepastian tenurial mencakup dimensi tata kelola yang menjadi bagian proses implementasi, dan intervensi yang siap mempertinggi nilai/penghasilan dari hak yang dimiliki masyarakat.
  • Pendorong utama kepastian tenurial di Maluku adalah: tata kelola daerah, anggaran pemerintah daerah, potensi wisata, hak dan lembaga adat, penguatan hak dan suara perempuan adat, konversi lahan dan tata ruang, peraturan lokal, pengetahuan masyarakat, kesadaran dan pemberdayaan masyarakat.
  • Lima skenario kontras telah dibuat oleh anggota kelompok ahli. Tiap skenario menangkap harapan mereka terhadap kepastian tenurial masyarakat lokal di masa depan melalui kombinasi delapan faktor berbeda yang mendorong kepastian tenurial. Salah satu skenario dipilih sebagai skenario yang diinginkan untuk diimplementasikan di masa depan. Rencana aksi disusun berdasarkan skenario yang dipilih untuk menjamin hak tenurial lokal melalui konsultasi publik dan diintegrasikan dengan program pemerintah daerah.
  • Skenario yang diinginkan memiliki penekanan pada tata kelola yang baik, kolaborasi, penghormatan dan pengakuan atas hak dan lembaga adat. Sementara skenario yang tidak diinginkan menekankan pada situasi yang secara eksklusif didominasi oleh pemerintah atau aktor sektor swasta.
  • Terlepas dari kepentingannya masing-masing, kelima skenario ini menggambarkan isu utama dalam kemampuan reformasi tenurial dalam mewujudkan kepastian tenurial masyarakat lokal di Maluku. Kendala utama dalam implementasi reformasi tenurial hutan adalah alokasi anggaran, koordinasi, perubahan kebijakan dan regulasi, lemahnya data rencana tata ruang dan kurang diakuinya hak adat. Faktor-faktor tersebut penting dalam implementasi reformasi hutan dan dapat menjadi ancaman bagi kepastian tenurial.

Authors: Liswanti, N.; Tjoa, M.; Silaya, T.; Banjade, M.R.; Mwangi, E.

Topic: tenure systems, land tenure, capacity building, governance

Geographic: Indonesia

Series: CIFOR Infobrief no. 181

Pages: 8p

Publisher: Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia

Publication Year: 2017

DOI: 10.17528/cifor/006555


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Altmetric score:


Export Citation

Related viewing

Top