Siapa yang memegang kekuasaan dalam tata guna lahan?: Dampaknya bagi REDD+ di Indonesia

Siapa yang memegang kekuasaan dalam tata guna lahan?: Dampaknya bagi REDD+ di Indonesia

Pesan-pesan kunci

  • Di berbagai provinsi dan kabupaten, hukum dan kebijakan yang sama bisa jadi sangat berbeda penerapannya.
  • Peran serta para pengguna lahan adat dan masyarakat setempat masih bersifat ad hoc (tidak permanen/insidental) dan tetap diperlukan penguatan dalam penerapan aturan, hal ini dikarenakan kurang rincinya kebijakan-kebijakan pengaman yang telah ada.
  • Perkembangan berbagai hukum dan kebijakan pengaman (terutama dalam lingkup pembagian manfaat dari pendanaan karbon) harus didefinisikan dengan baik dan diselaraskan dengan proses desentralisasi/otonomi daerah.
  • Para aktor di tingkat sub-nasional kerap tidak memahami peran mereka dalam strategi REDD+ nasional dan bagaimana mereka nantinya terlibat dalam pengambilan keputusan.
  • REDD+ menghadapi tantangan karena tidak selarasnya kekuasaan pengambilan keputusan tata guna lahan dengan kekuasaan pengelolaan REDD+ yang dimiliki oleh lembaga-lembaga dan tingkatan pemerintahan yang berbeda-beda.

Authors: Myers, R.; Ardiansyah, F.

Topic: land use, REDD+, power law

Geographic: Indonesia

Series: CIFOR Infobrief no. 113

Publisher: Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia

Publication Year: 2015

DOI: 10.17528/cifor/005517


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Altmetric score:


Export Citation

Related viewing

Top