In English versi cetak

Indikator Hutan » Bisnis Kehutanan » Perijinan » Permit HA

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam [IUPHHK-HA]

Definisi. Dulu namanya adalah HPH, sekarang dikenal dengan IUPHHK-HA. Izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran. Sampai dengan tahun 2007 kemarin sudah ada 320 Unit IUPHHK-HA/HPH dengan luas hutan mencapai 27,5 juta HA.

Jangka waktu. IUPHHK-HA ini diberikan dalam jangka waktu 55 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 5 tahun oleh Menteri Kehutanan.

Pejabat pemberi izin. IUPHHK-HA diberikan oleh Menteri Kehutanan setelah mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh pemohon izin. Izin tersebut diberikan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota.

Instansi Pemerintah. Selain Menteri Kehutanan sebagai pemberi izin, ada instansi pemerintah lain yang terlibat dalam pemberian izin:

  1. Dirjen Bina Produksi Kehutanan
  2. Kepala Badan Planologi Kehutanan
  3. Kepala Dinas yang berwenang di bidang kehutanan di tingkat provinsi
  4. Kepala Dinas  yang berwenang di bidang kehutanan di tingkat kabupaten/kota
  5. Balai Pemantapan Kawasan Hutan

Pemohon izin. Ada 4 kategori pemohon izin untuk mendapatkan IUPHHK-HA, yakni:

  1. Perseorangan
  2. Koperasi
  3. BUMN/BUMD
  4. BUMS [swasta] yang berbentuk PT, CV dan Firma

Areal hutan. Areal hutan yang dapat dimohonkan izin IUPHHK-HA adalah

  1. Areal bekas HPH atau bekas IUPHHK
  2. Areal yang belum dan/atau tidak dibebani dengan hak/izin lainnya

Bentuk ijin. Ijin yang diberikan berupa:
a. Permohonan untuk mendapatkan izin IUPHHK-HA.
b. Permohonan ijin perluasan areal kerja pada lokasi di sekitarnya.

Bagi pemegang ijin IUPHHK-HA dimungkinkan mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan [IUPK] atau Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan [IUPJL] di areal kerjanya.

Persyaratan Permohonan. Pada masa berlakunya PP No 34 tahun 2002, IUPHHK-HA didapatkan melalui penawaran dalam pelelangan. Mekanisme melalui pelelangan ini merubah mekanisme perijinan sebelumnya - ditetapkan dengan PP No. 6 tahun 1999 - yang mempunyai dua pilihan: pelelangan dan permohonan [khusus bagi kawasan HPH yang luasnya kurang dari 50.000 ha]

Dengan berlakunya PP No 6 tahun 2007, mekanisme untuk mendapatkan IUPHHK-HA kembali lagi ke sistem permohonan. Sistem permohonan ini sama dengan saat pengusahaan hutan didasarkan pada UU No 5 tahun 1967 juncto PP 21 tahun 1970 juncto PP 18 tahun 1975 serta PP No 7 tahun 1990.

Lihat lebih jelas pada Tabel Perbandingan

Dalam hal IUPHHK-HA ini, berdasarkan aturan peralihan dalam Permenhut P.12/Menhut-II/2008, mekanisme pelelangan tetap diberlakukan kepada pemohon yang telah mendapat penetapan pemenang lelang. Begitu juga bagi pemohon yang telah mendapatkan WA [Working Area] dari Baplan berdasarkan SK MenhutBun No. 312/Kpts-II/1999 maka prosesnya mengikuti SK Menhutbun tersebut.

Persyaratan untuk mendapatkannya terdiri dari dua jenis: administratif dan teknis.

Persyaratan administratif terdiri dari:

  1. Copy KTP [untuk perseorangan] atau akta pendirian koperasi/badan usaha
  2. Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang
  3. NPWP
  4. Referensi bank yang menyebutkan pemohon sebagai nasabah yang bertanggung jawab
  5. Pernyataan bersedia membuka kantor cabang kantor di Provinsi atau kabupaten/kota
  6. Rencana lokasi yang dimohon [dilampiri citra satelit resolusi 30 meter dan peta skala 1:100.000
  7. Rekomendasi Gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari Bupati/Walikota serta pertimbangan teknis dari dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, dan dilampiri dengan peta lokasi

Persyaratan teknis:

  1. kondisi umum areal dan kondisi perusahaan
  2. usulan teknis [maksud dan tujuan, perencanaan pemanfaatan, sistem silvikultur, organisasi/tata laksana, pembiayaan dan perlindungan hutan]

Alur Permohonan untuk mendapatkan IUPHHK-HA [Download]

Peraturan Perundang-undangan terkaitt. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam seluk beluk dan perolehan izin IUPHHK-HA bisa dilihat di sini